A.
Ancaman
Terhadap Integrasi Nasional
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ancaman adalah usaha yang
dilaksanakan secara konsepsional melalui tindak politik dan atau kejahatan yang
diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa.
Sementara itu, ancaman terhadap NKRI merupakan setiap upaya, pekerjaan,
kegiatan dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai
dan atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan,
kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan
di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun
pertahanan keamanan.
Sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia, kita harus menyadari
bahwa seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan satu
kesatuan. Oleh karena itu, ancaman terhadap seluruh wilayah, dan menjadi
tanggung jawab segenap bangsa Indonesia untuk mengatasinya.
1.
Ancaman di
Bidang Ideologi
Globalisasi telah membawa nilai-nilai demokrasi
dan juga Hak Asasi Manusia (HAM) ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal ini
telah membangkitkan kesadaran universal tentang pentingnya menyelamatkan umat
manusia dari ancaman perang antar negara, perang saudara, etnic cleansing,
konflik komunal, serta berbagai ancaman fisik maupun non fisik yang
membahayakan kehidupan ummat manusia. Isu ini telah banyak diperjuangkan oleh berbagai negara di semua belahan dunia. Berdasarkan
hal itu, masalah keamanan tidak lagi hanya beroreintasi pada keamanan negara
dalam menghadapi ancaman tradisional melalui kekuatan militer akan tetapi
ditujukan untuk melindungi keamanan dan keselamatan ummat manusia dari
ancaman-ancaman non militer, baik dari luar maupun dalam negeri. Tidak bisa
kita pungkiri, ancaman-ancaman non tradisional lebih banyak terjadi di era
globalisasi ini. Salah satunya adalah ancaman berbasis ideologi.
Berbicara tentang ancaman ideologi, Indonesia
secara tegas menolak faham komunis dan zionis. Oleh karena itu, pengaruh dari
negara-negara komunis tidak begitu dirasakan oleh bangsa Indonesia. Meski demikian,
negara kita tidak mungkin terbebas sepenuhnya dari paham negara lain. Kita tidak
dapat memungkiri adanya pengaruh paham seperti liberalisme dalam kehidupan
masyarakat Indonesia. Contohnya saat ini ada kecenderungan masyarakat Indonesia
mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan
individual. Paham ini berhasil mempengaruhi banyak negara, termasuk bangsa
Indonesia. Masuknya paham ini tidak lepas dari kebebasan informasi di era
globalisasi yang membuat banyak pemikiran-pemikiran barat masuk kepada
masyarakat Indonesia. Tidak jarang banyak yang meyakini bahwa liberalisme dapat
membawa manusia kearah kemajuan dan kemakmuran. Meski sebuah ideologi dapat
membawa pengaruh yang positif namun tidak jarang pengaruh yang diambil justru
yang bernilai negatif. Kita ambil contoh gaya hidup yang diliputi kemewahan dan
sikap individualisme. Hal tersebut tentu saja menjadi ancaman bagi kepribadian
bangsa Indonesia.
Pengalaman sejarah bangsa Indonesia, juga
mencatat masa kelam akibat masuknya ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila.
Pada masa kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia baru diproklamasikan pada
tanggal 17 agustus 1945, bangsa kita tidak hanya dihadapkan pada agresi Belanda
semata atau ancaman fisik saja. Kita juga dihadapkan dengan tekanan politik
Belanda. Mereka berusaha membentuk negara bagian atau negara “boneka”. Upaya Belanda
ini tidak jarang membuat bangsa kita berperang dengan saudara sendiri. Hal itu
karena banyak di antara kekuatan politik lokal yang muncul, tidak mendukung
upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Contohnya,
gerakan Daarul Islam (DI) yang dipimpin Sekarmadji Marijan Kartosuwiryo. Saat itu,
DI menganggap ketika pemimpin negeri ini ditangkap Belanda, NKRI dianggap sudah
tidak ada dan ia akan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).
Penumpasan berbagai pemberontakan yang terjadi
pada zaman dulu, tidak berarti bahwa gerakan kelompok radikal bersenjata
berakhir. Contohnya menurut Petrus Reinhard Golose, DI/TII terurai dalam
kelompok yang lebih kecil. Salah satu kelompok yang cukup kuat dan memiliki
pengaruh di Jawa Tengah adalah kelompok Abdullah Sungkar. Pada tahun 1993,
kelompok ini mendeklarasikan pendirian Al Jamaah Islamiyah (JI). Kelompok ini
diduga menjadi pemeran utama berbagai periistiwa terorisme yang terjadi di
Indonesia, bahkan di Asia Tenggara.
Gerakan kelompok radikal yang mengancam simbol
negara dan keutuhan NKRI, memang cukup sulit untuk diberantas. Hal ini karena
kelompok radikal menyebarkan ideologi dengan berbagai cara. Ideologi dengan
perjuangan yang menghalalkan kekerasan tentu mengancam NKRI. Oleh karena itu,
upaya mencegah ideologi radikal agar tidak berkembang subur terus menerus harus
dilakukan secara konsisten oleh semua komponen bangsa, salah satunya dengan
program deradikalisasi. Selanjutnya paham nasionalis juga harus terus
dihidupkan dan dibangkitkan dengan berbagai cara. Contohnya dengan proses
penanaman nilai perjuangan, semangat atau cita-cita membangun bangsa serta
memupuk rasa kecintaan terhadap tanah air melalui pendidikan di segala
tingkatan.
2.
Ancaman di
Bidang Politik
Ancaman di bidang politik, tidak hanya
bersumber dari luar negeri. Sumber ancaman juga bisa datang dari dalam negeri. Ancaman
yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa
penggunaan kekuatan melalui pengerahan massa. Hal ini bertujuan untuk
menumbangkan pemerintahan yang sedang berkuasa, atau menggalang kekuatan
politik untuk melemahkan kekuasaan ppemerintah. Bentuk lainnya adalah
separatisme (pemisahan diri). Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat
menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan
tidak bersenjata tidak bersenjata ditempuh untuk menarik simpati masyarakat
internasional. Oleh karena itu, pola separatisme ini termasuk sulit dihadapi
menggunakan kekuatan militer.
3.
Ancaman di
Bidang Ekonomi
Bidang ekonomi akan menentukan posisi tawar
setiap negara dalam pergaulan internasional. Jenis ancaman ini terbagi menjadi
ancaman internal dan eksternal.
a.
Ancaman internal
Ancaman internal
dalam bidang ekonomi berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak
memadai dan sistem ekonomi yang tidak jelas.
Permasalahan ekonomi
dapat menyebabkan kesenjangan dan diskriminasi pembangunan dalam segala aspek
kehidupan. Hal tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Perasaan seperti
itu dapat dapat membentuk motif yang mendorong gerakan-gerakan untuk melakukan
perlawanan.
b.
Ancaman eksternal
Ancaman eksternal
dalam bidang ekonomi dapat berupa kinerja ekonomi yang buruk, daya saing
rendah, ketidaksiapan dalam menghadapi globalisasi dan ketergantungan kepada
pihak asing.
Persoalan di suatu
negara memang tidak dapat terlepas dari pengaruh negara lain. Hal ini merupakan
sala satu proses globalisasi. Oleh karena itu, kita akan menemukan bahwa mayoritas
negara di dunia tidak menganut sistem ekonomi tertutup. Globalisasi perekonomian
di satu sisi dapat membuka peluang produk dari dalam negeri ke pasar
internasional secara kompetitif. Namun di sisi lain, hal tersebut menyebabkan
masuknya produk-produk asing ke pasar domestik. Selain berpotensi mendatangkan
keuntungan, hal tersebut juga dapat mengancam perekonomian Indonesia.
4.
Ancaman di
Bidang Sosial Budaya
Ancaman berdimensi sosial budaya datang dari
persoalan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Persoalan tersebut
menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan separatisme, terorisme, kekerasan
dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan
kesatuan bangsa, nasionalisme dan patriotisme.
Pada kurun waktu antara tahun 1998 sampai
dengan 1999, Indonesia seringkali menghadapi berbagai ancaman di bidang sosial
budaya. Beberapa ancaman tersebut diantaranya sebagai berikut:
a.
Indonesia pernah
dihadapkan pada konflik sosial yang didasarkan pada perbedaan ras. Konflik tersebut
berujung pada penjarahan pertokoan, pembunuhan dan tindakan kriminal lainnya
b.
Terjadi konflik
kelompok antar agama yang berujung pada pembakaran dan pemboman rumah ibadah.
c.
Terjadi konflik
sosial antar suku berupa perkelahian dengan pembunuhan antar suku
d.
Konflik antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
e.
Konflik sosial
yang terjadi antar kelompok politik
Selain beberapa ancaman di atas, juga terdapat
beberapa ancaman yang berasal dari luar negeri, yakni pengaruh globalisasi yang
membuka keran informasi dan perkembangan teknologi yang sebesar-besarnya
menyebabkan masuknya budaya asing ke Indonesia seperti sikap hidup individual,
konsumerisme dan hedonisme. Sikap-sikap tersebut bertentangan dengan
nilai-nilai budaya bangsa yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Selain itu, terdapat juga nilai-nilai yang
positif seperti kedisiplinan serta keuletan dalam bekerja dan belajar. Nilai-nilai
positif tersebut harus kita terapkan dalam membangun masyarakatt Indonesia.
Permasalahan lain yang dapat mengancam bangsa
Indonesia dalam bidang sosial budaya adalah peredaran narkotika dan obat-obatan
terlarang serta tayangan-tayangan dewasa yang dapat mengancam generasi muda
Indonesia.
5.
Ancaman di
Bidang Pertahanan Dan Keamanan
Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara
Indonesia dapat berbentuk ancaman militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang
menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mempunyai
kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan
keselamatan segenap bangsa.
Bentuk-bentuk ancaman militer, diantaranya
sebagai berikut:
a.
Agresi,
merupakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan
negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Agresi dapat dilakukan dalam bentuk dan
cara-cara sebagai berikut:
1)
Invasi berupa
serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia
2)
Bombardemen,
berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata
negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
3)
Blokade terhadap
pelabuhan atau pantai atau wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia
oleh angkatan bersenjata negara lain
4)
Serangan unsur
angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat, satuan laut, atau
satuan udara tentara nasional Indonesia
5)
Unsur kekuatan
bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, berdasarkan perjanjian yang tindakan atau keberadaannya bertentangan
dengan ketentuan dalam perjanjian
6)
Tindakan suatu
negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain sebagai daerah
persiapan untuk melakukan agresi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
7)
Pengiriman
kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain untuk melakukan
tindakan kekerasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melakukan
tindakan seperti tersebut di atas
b. Pelanggaran
wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik yang menggunakan kapal maupun pesawat
non komersial
c. Spionase yang
dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer
d. Sabotase untuk
merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan
keselamatan bangsa
e. Aksi teror
bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang
bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau terorisme dalam negeri yang
bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah
dan keselamatan segenap bangsa
f. Pemberontakan
bersenjata
g. Perang saudara
yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat
bersenjata lainnya.
2.
Strategi
Mengatasi Ancaman di Bidang Ekonomi
B.
Strategi
Dalam Mengatasi Berbagai Ancaman
1.
Strategi
Mengatasi Ancaman di Bidang Ideologi dan Politik
Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi
dan politik dilakukan melalui empat hal yaitu, demokratisasi, kebebasan,
keterbukaan dan hak asasi manusia. Bagaimanakah pelaksanaannya?
a.
Demokrasi
Demokrasi dicirikan dengan semangat kebebasan. Adapun asas demokrasi
ditandai dengan keterbukaan, kemajemukan, dan penghargaan yang tinggi terhadap
hak asasi manusia. Meski demikian, demokrasi tidak hanya terbatas sebagai
ideologi semata. Lebih jauh dari itu, demokrasi harus menjadi landasan dalam
pembentukan sumber daya manusia serta membangun keunggulan dalam perekonomian,
politik dan keamanan. Melalui demokrasi, masyarakat dapat mempertebal rasa
nasionalisme dengan tetap menghormati kebebasan, keterbukaan, kompetisi dan
kemajemukan.
Negara-negara yang melaksanakan demokrasi dengan baik, telah berhasil
membawa mereka kepada kesejahteraan. Hal ini telah mengokohkan keyakinan bahwa
demokrasi harus dipertahankan dan disebarluaskan. Meski demikian, demokrasi
yang berasal dari negara-negara barat harus disesuaikan kembali dengan nilai,
tradisi, pola tingkah laku dan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Dengan demikian,
demokrasi tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa. Pelaksanaan
demokrasi harus kita laksanakan dengan jiwa dan pandangan hidup bangsa serta
dasar negara Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila yang berlandaskan falsafah
kekeluargaan, tidak mengenal adanya diktator mayoritas atau tirani minoritas.
Penerapan demokrasi dalam kehidupan masyarakat, memang penting
dilakukan. Melalui demokrasi, suatu masyarakat akan menghargai dan mendukung
pendidikan. Mereka akan mampu memberikan sumbangsih demi kemajuan dan
perubahan. Kajian keilmuan akan lebih diarahkan untuk menemukan kebenaran
secara objektif tanpa ketakutan akan tekanan. Hal itu karena kita diberikan hak
untuk mengkritik, bebas mengeluarkan pendapat serta bersedia menerima pendapat
orang lain.
b.
Kebebasan dan
Keterbukaan
Konsep kebebasan dan keterbukaan tentunya harus diberikan batasan yang
jelas. Apabila tidak, kebebasan tanpa batas akan menyebabkan anarki atau
kekacauan terhadap kondisi ekonomi, politik, serta stabilitas nasional. Pelaksanaan
kebebasan dan keterbukaan, tentunya harus tetap berpedoman pada hukum ataupun
norma yang lainnya. Dengan demikian, kebebasan dan keterbukaan tidak berubah
menjadi kekacauan, melainkan pada kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
c.
Hak Asasi
Manusia
Kita semua tentunya sudah menyepakati pentingnya perlindungan dan
penegakan HAM. Apalagi pada era globalisasi ini, hak asasi manusia sudah
bersifat universal. Meski demikian dalam pelaksanaannya di Indonesia tetap
menerapkan HAM sepanjang tidak bertentangan dengan pandangan hidup serta
nilai-nilai sosial budaya bangsa.
Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi,
dilakukan melalui sistem ekonomi kerakyatan, baik secara makro maupun mikro. Selain
itu, kita harus berpegang pada hal-hal berikut ini:
a. Sistem ekonomi
harus sesuai dengan amanat pasal 33 UUD NRI tahun 1945, yaitu demokrasi ekonomi
atau ekonomi kekeluargaan. Adapun ekonomi liberal, jelas tidak cocok dengan
jiwa dan semangat bangsa Indonesia
b.
Pengembangan
ekonomi berbasis pertanian. Hal itu karena kita mempunyai wilayah yang luas
serta subur
c.
Industri mengutamakan
penggunaan bahan baku lokal. Hal itu untuk mengurangi ketergantungan bahan baku
impor
d.
Perekonomian
berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat
e.
Menghindari
utang luar negeri. Melalui utang, negara-negara lain dapat mendikte negara
pengutang. Akibat lainnya, munculnya krisis ekonomi yang salah satu penyebabnya
adalah banyaknya utang luar negeri
3.
Strategi
Mengatasi Ancaman di Bidang Sosial Budaya
Strategi bangsa Indonesia untuk mengatasi ancaman
di bidang sosial budaya, dilakukan dengan memelihara keselarasan dan
keseimbangan antara manusia dan alam semesta, manusia dengan masyarakat,
manusia dengan tuhan, serta keseimbangan lahir dan bathin. Hal inilah yang akan
melahirkan toleransi tinggi dan menjadi sarana bagi bangsa untuk selalu hidup
bersatu. Oleh sebab itu, bangsa kita memiliki semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Melalui
semboyan tersebut, bangsa kita berusaha menyatukan keanekaragaman suku, agama,
ras, bahasa, adat istiadat, kesenian, dan kebudayaan yang berbeda-beda dalam
satu ikatan. Selain itu, kita harus meningkatkan penghayatan dan pengamalan Pancasila.
4.
Strategi
Mengatasi Ancaman di Bidang Pertahanan dan Keamanan
Untuk mengatasi ancaman-ancaman terhadap negara
dalam bidang pertahanan dan keamanan, pemerintah dapat menyelenggarakan operasi
militer. Kegiatan ini pada dasarnya, terdiri atas operasi militer untuk perang
dan operasi militer untuk selain perang. Operasi militer, meliputi kegiatan
terencana yang dilakukan oleh satuan militer dengan sasaran, waktu, tempat, dan
dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci.
Operasi militer selain perang antara lain, berupa bantuan kemanusiaan (civic mission), perbantuan kepada
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban
masyarakat, bantuan kepada pemerintahan sipil, pengamanan
pelayaran/penerbangan, bantuan pencarian dan pertolongan (search and rescue), serta bantuan pengungsian dan penanggulangan
korban bencana alam. Kewenangan pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia
dalam rangka operasi militer hanya ada pada Presiden.
Penyelenggaraan operasi militer, bertujuan
mencapai kepentingan nasional, yaitu tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945, serta
terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan
guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional. Kepentingan nasional
diwujudkan dengan memperhatikan 3 (tiga) kaidah pokok, yaitu sebagai berikut:
a.
Tata kehidupan
masyarakat, bangsa dan negara Indonesia
berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945
b.
Upaya pencapaian
tujuan nasional, dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan,
berwawasan lingkungan dan berketahanan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara
c.
Sarana yang
digunakan adalah seluruh potensi serta kekuatan nasional yang didayagunakan
secara menyeluruh dan terpadu.
Sumber: Muhammad Taupan dan Ine Aryani Suwita, 2017. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, untuk Siswa SMA-MA/SMK-MAK Kelas XI, Bandung:Penerbit Yrama Widya
